KPU Sumatera Utara Belum Selesaikan Rekapitulasi Suara

image-gnews
Proses penghitungan suara di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat, 26 April 2019. TEMPO/IIL ASKAR MONDZA
Proses penghitungan suara di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat, 26 April 2019. TEMPO/IIL ASKAR MONDZA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Utara hingga hari ini belum menyelesaikan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. Sebelumnya, KPU RI memberi waktu hingga Sabtu, 18 Mei 2019 agar KPU Sumut menyelesaikan proses rekapitulasi.

Baca juga: KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Selesai Besok

Berlarutnya perhitungan suara karena proses rekapitulasi tingkat kabupaten Deliserdang belum selesai.

“Tadi kami skors. Kami berkoordinasi dengan pimpinan di KPU RI, pada prinsipnya mereka menyetujui bahwa tanggal 19 pun bisa (penyerahan hasil rekapitulasi provinsi),” ujar Komisioner KPU Sumatera Utara Mulia Banurea, kepada saksi saat menunda Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Ahad dini hari, 19 Mei 2019.

Sambil menunggu hasil dari KPU Deliserdang, KPU Sumatera Utara bersama para saksi bersepakat untuk membacakan terlebih dahulu hasil pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakya (DPR) RI untuk daerah pemilihan 2 dan 3. Sementara untuk daerah pemilihan 1, ikut ditunda karena salah satu daerahnya meliputi Kabupaten Deliserdang.

Setelahnya, dilanjutkan dengan pembacaan hasil dari Pileg DPRD Sumatera Utara di 11 daerah pemilihan sebelum rapat pleno kembali diskors.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kemudian DPRD Provinsi dibacakan di sebelas dapil yang tidak ada kaitan dengan Deliserdang. Ini diskors sampai pukul 15.00," kata Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni.

Baca juga: KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Pemilu Kelar 22 Mei

Komisioner KPU Deliserdang, Syahrial Effendi mengungkapkan penyebab lamanya proses rekapitulasi di Deliserdang. Salah satunya, kata dia, karena jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang begitu besar. Salah satunya di Kecamatan Percut Sei Tuan yang mencapai 1.250 TPS dan baru selesai penghitungan pagi tadi, setelah dilaksanakan selama sebulan.

“Tadi pagi baru bisa kami selesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi untuk Percut Seituan memakan waktu sebulan. Kami langsung pleno kan di tingkat kabupaten," kata Syahrial Effendi saat dihubungi pada Minggu pagi, 19 Mei 2019.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.